Bursa Efek Indonesia kembali diguncang isu panas. Langkah mendadak Tommy Soeharto dan PT Humpuss yang melepas seluruh kepemilikan saham mereka di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) di tengah status suspensi dan Papan Pemantauan Khusus (FCA) memicu alarm bahaya. Fenomena ini bukan sekadar divestasi biasa, melainkan sebuah anomali pasar yang diduga kuat menjadi puncak dari praktik "cuci tangan" korporasi yang meninggalkan ribuan investor ritel dalam jebakan maut.
Kronologi & Dugaan Pelanggaran
Per tanggal 30 Januari 2026, Tommy Soeharto secara mengejutkan melepas seluruh kepemilikan sahamnya di HITS (sekitar 10,40% atau 738,69 juta lembar) melalui mekanisme penjualan tidak langsung. Langkah ini diikuti oleh PT Humpuss yang juga melepas 47,89% sahamnya.
Secara legal, tindakan ini memicu tanda tanya besar terkait transparansi. Meski manajemen menyebutnya sebagai "strategi investasi", fakta bahwa saham ini masih berada dalam Papan Pemantauan Khusus (Full Call Auction/FCA) menciptakan indikasi kuat adanya market manipulation atau minimal asimetri informasi yang sangat merugikan publik.
Teori "Market Manipulation" & Praktik Saham Gorengan
Pakar hukum pasar modal sering menggunakan teori "Pump and Dump" untuk menganalisis saham dengan volatilitas ekstrem yang tidak didukung fundamental.
• Kejanggalan Harga: HITS tercatat mengalami lonjakan harga tidak wajar sebelum suspensi, sementara kinerjanya dibayangi gugatan hukum (kasus wanprestasi dengan perusahaan Norwegia senilai Rp727 miliar).
• Aspek Hukum: Ada indikasi pelanggaran terhadap Pasal 91 dan 92 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang tindakan menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan atau harga efek.
Dampak Negatif Terhadap Rakyat & Negara
• Kehancuran Finansial Ritel: Investor kecil yang masuk saat harga "digoreng" kini terjebak dalam jebakan likuiditas. Dengan status suspensi dan masuknya saham ke Papan Pemantauan Khusus (FCA), aset mereka menjadi "dead capital" yang tidak bisa diperjualbelikan, menghanguskan tabungan masa depan mereka dalam sekejap.
• Erosi Kepercayaan Publik: Praktik manipulasi yang kasat mata merusak psikologi pasar. Masyarakat akan memandang bursa saham bukan sebagai sarana investasi, melainkan "medan pembantaian" bagi modal kecil. Hal ini mendorong pelarian dana masyarakat ke instrumen berisiko tinggi yang ilegal seperti skema Ponzi atau judi online.
• Ancaman Sistemik & Citra Negara: Skandal pada emiten milik tokoh berpengaruh memberikan sinyal buruk bagi investor asing mengenai penegakan hukum di Indonesia. Ketidakpastian ini meningkatkan risk premium negara, yang pada akhirnya mempermahal biaya investasi nasional.
Cermin Buruk Masa Lalu: Kasus Serupa di Indonesia
Untuk memahami skala bahaya dari fenomena ini, kita harus melihat jejak hitam manipulasi saham dan pengabaian due diligence yang pernah menghancurkan ekonomi publik:
1. Skandal Jiwasraya & Asabri (Modus Saham "Sampah")
• Kasus: Pengelolaan dana investasi yang serampangan dengan membeli saham-saham berkualitas rendah (saham gorengan) yang dikendalikan oleh grup tertentu (termasuk Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat).
• Dampak: Kerugian negara mencapai Rp16,8 Triliun (Jiwasraya) dan Rp22,7 Triliun (Asabri). Ribuan nasabah dan pensiunan TNI/Polri kehilangan akses terhadap dana mereka.
• Sumber: Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2020) & Putusan Mahkamah Agung RI terkait Tipikor Pengelolaan Dana Investasi PT Asuransi Jiwasraya.
2. Skandal Saham Hanson International (MYRX)
• Kasus: Manipulasi harga saham dan penghimpunan dana ilegal dengan skema yang terlihat legal di bursa, namun sebenarnya merupakan "skema balon" yang akhirnya meledak.
• Dampak: Puluhan ribu investor ritel terjebak saat saham disuspensi permanen dan emiten dinyatakan pailit, mengakibatkan nilai investasi masyarakat menjadi nol rupiah.
• Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Sanksi Administratif Kasus Pelanggaran Laporan Keuangan MYRX & Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Kasus Goreng Saham LUCK (Sentral Mitra Informatika)
• Kasus: Adanya dugaan manipulasi pasar yang membuat harga melonjak ribuan persen pasca IPO sebelum akhirnya anjlok drastis dan disuspensi.
• Dampak: Menjadi contoh nyata bagaimana investor ritel di media sosial (fenomena pompom) digiring untuk membeli di harga puncak sebelum para pemegang saham pengendali melakukan exit strategy.
• Sumber: Catatan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait UMA (Unusual Market Activity) dan keluhan massal investor ritel di forum investasi (2020-2022).
Analogi Bahaya: "Repeat Offender" dalam Sistem
Jika kasus HITS pada awal 2026 ini tidak ditindak tegas, Indonesia sedang membuka pintu bagi "Jiwasraya Jilid Baru". Pergerakan saham yang tidak wajar di tengah beban utang (seperti kasus wanprestasi Rp727 miliar dengan perusahaan Norwegia) adalah red flag yang seharusnya direspon dengan penghentian transaksi total, bukan sekadar membiarkan pengendali kabur membawa modal publik.
Jakarta 10 Februari 2026
Penulis : Singgih [ Direktur Lembaga Studi Advokasi Masyarakat Lampung]
